seo.indoblog.me - Bagaimanakah Cara Pendaftaran Pemilu 2019 di Amerika Los Angeles berikut ulasannya, Senang gak senang, dlm Pemilu (Pemilihan Umum) Kepala Negara bertepatan dgn Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu, tujuh belas April 2019 tahun kedepan, pertempuran petahana Kepala Negara Jokowi (Joko Widodo) dgn eksistensi PT Freeport MacMoran (Indonesia), menjadi perpanjangan tangan kebutuhan ekonomi serta politik Amerika Serikat (AS) di Indonesia.
Jadi, Pemilihan Umum Kepala Negara tahun 2019, adalah pertempuran golongan idealis nasionalis lewat profil petahana Kepala Negara Jokowi menantang golongan oportunis pragmatis Prasub, sebab berkaitan kehadiran PT Freeport Indonesia.
Calon Kepala Negara Prasub, Pemimpin Publik Partai Pergerakan Indonesia Raya (Gerindra), dipercaya dapat belajar bnyk dari insideni kekalahannya dlm Pemilihan Umum Kepala Negara tahun 2014 dari Gubernur Daerah Spesial Ibu Daerah (DKI) Jakarta, Jokowi.
Bak gaung bersambut. Amerika Serikat, memiliki kepentingan Kepala Negara Jokowi buat gak bisa menjabat periode ke-2, sebab mengakibatkan kerusakan kebutuhan ekonomi negara itu juga di Indonesia.
Kepala Negara Joko Widodo dipandang begitu lancang, sebab berani mengganggu praktek monopoli Amerika Serikat pada sebuah PT Freeport Indonesia di Kabupaten Timika, Propinsi Papua Barat semenjak tahun 1967, dgn berkemauan Indonesia kantongi saham sampai 51 %.
Bukti duel petahana Kepala Negara Joko Widodo serta PT Freeport Indonesia, dapat disaksikan dari manuver musuh bebuyutan bekas Kepala Negara Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri (2001 – 2004), yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (Kepala Negara Indonesia periode 2004 – 2014) yg sudah ada hampir diyakinkan melalui Partai Demokrat, bergabung dgn Calon Kepala Negara Prasub yg telah dideklarasikan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Gerindra sendirian.
Jadi, melalui Susilo Bambang Yudhoyono maupun SBY, Partai Demokrat diyakinkan bergabung memberi dukungan Prasub jadi Calon Kepala Negara dlm Pemilihan Umum 2019, bersimpangan dgn Jokowi, kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dgn di dukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
“Saya merajut percakapan dgn Pak Joko Widodo hampir setahun buat pun menjajaki peluang kebersamaan dlm Pemerintahan. Pak Joko Widodo pun mengharap Demokrat di dlm. Tetapi aku mengerti bnyk sekali halangan serta kendala buat konsolidasi itu juga,” kata Susilo Bambang Yudhoyono, dlm jumpa wartawan bersama Prasub di kediamannya, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa, dua empat Juli 2018.
PDI Perjuangan serta PNI
PDI Perjuangan yg sukses tempatkan Jokowi menjadi Kepala Negara Indonesia ke-7, mempunyai jalan panjang dlm perpolitikan di Indonesia. PDI Perjuangan, metamorfosa dari PDI. PDI metamorposa dari Partai Nasional Indonesia (PNI), garapan Kepala Negara Soekarno, bapak kandung Megawati Soekarnoputri, Pemimpin Publik DPP PDI Perjuangan.
Waktu Wakil Kepala Negara Megawati Soekarnoputri dikukuhkan jadi Kepala Negara menukar KH Abdurahman Wahid tahun 2001, kondisi perpolitikan di Indonesia lagi hingar-bingar, saat kejatuhan Kepala Negara Soeharto, dua satu Mei 1998.
Situasi hingar bingar, karena hadir wawasan dari Kepala Negara Megawati Soekarnoputri buat gak perpanjang kontrak karya PT Freeport Macmoran lalui bendera PT Freeport Indonesia, satu tempat usaha raksasa punya Amerika Serikat, dlm menggali biji tambang tembaga di Kabupaten Timikia, Papua Barat, semenjak tahun 1967.
Kepala Negara Megawati Soekarnoputri, dlm penuhi nazar ayahnya, Kepala Negara Soekarno, kehendaki sumberdaya alam di Papua, digunakan semaksimal mungkin saja untuk kebutuhan penduduk luas, lewat tangan terampil putera-puteri terunggul Bangsa Indonesia.
Sayangnya, kemauan mulia Megawati Soekarnoputri buat hentikan dominasi PT Freeport Indonesia di Papua, terhambat di dalam jalan.
Menteri Koordinator Politik serta Keamanan pada, Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono, (SBY) tidak diduga mengundurkan diri, lalu membangun Partai Demokrat pada sebuah dua tujuh Agustus 2003. Atas nama Pemimpin Publik Partai Demokrat, SBY terbang ke Amerika Serikat.
Datang di Tanah Air, suport banyak orang pada Susilo Bambang Yudhoyono, cukuplah mengesankan. Iklan pencitraan di alat tv, radio, alat bikin serta elektronik, selalu berjalan, dgn memberikan duit seolah-olah gak mempunyai nomer seri.
Fatwa politik nyeleneh
Pada sebuah Pemilihan Umum 2004, Partai Demokrat kantongi 57 kursi dari 550 kursi yg diperebutkan. Saat Pemilihan Umum legislatif 2004, nama SBY selalu melejit, lewat langkah pencitraan yg pantastis, tidak diduga hadir fatwa politik nyeleneh dari beberapa pelaku kiai, mengatakan haram hukumnya pilih Kepala Negara wanita.
Efeknya, begitu mengagumkan. Megawati Soekarnoputri juga terpuruk dlm Pemilihan Umum Kepala Negara putaran ke-2, dua puluh September 2004, sebab dgn gampang ditaklukkan bekas anak buahnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu kemenangan sampai 62 % maupun 69.266.350 nada. Sesaat petahana Megawati Soekarnoputri cuma kantongi dua enam,61 % nada maupun tiga satu.569.104 nada.
Susah buat hindari asumsi jika AS lewat PT Freeport Indonesia, ada dibalik kekuasaan SBY. Sebab saat kepemimpinan SBY, kehadiran PT Freeport Indonesia, benar-benar gak diatak-atik.
Pada sebuah Pemilihan Umum Kepala Negara 2009, keperkasaan SBY menjadi petahana sangatlah susah ditaklukkan. Pada sebuah Pemilihan Umum Kepala Negara, (8) Juli 2009, lawan Megawati Soekarnoputri serta Prasub cuma dapat mencapai (6),79 % nada maupun 32.548.105 nada, sesaat Kepala Negara Susilo Bambang Yudhoyono serta Budiono, kantongi 73.874.572 nada maupun 60,80 %.
Efeknya, diakhir waktu jabatan Kepala Negara SBY, Pemerintahan Indonesia pada akhirnya betul-betul perpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia, dari semestinya selesai pada sebuah 2021, jadi makin panjang , yaitu tahun 2041.
Walau perpanjangan kontrak di tandatangani dua tahun sebelum kontrak selesai maupun pada sebuah 2019, pemerintahan jamin jika persetujuan jamin perpanjangan kontrak tertuang dlm Memorandum of Understanding (MoU) yg di tandatangani sebelum waktu pemerintahan Kepala Negara Susilo Bambang Yudhoyono selesai.
“Perjanjian ini jadi sisi tidak terpisahkan, mengikat dua iris golongan, Indonesia serta Freeport Indonesia , serta adalah sisi dari amandemen kontrak,” tandas Direktur Jenderal Mineral serta Batu Bara Kementerian Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Sukhyar, Jumat, (6) Juni 2014.
Tabun 2014, Kepala Negara Susilo Bambang Yudhoyono akhiri waktu jabatan periode ke-2, seperti amanat undang-undang, waktu jabatan optimal dua periode. Pemilihan Umum tahun 2004 juga, PDI Perjuangan mencapai nada paling banyak di parlemen.
Megawati serta Jusuf Kalla
Agar kecelakaan tahun 2004 gak terulang lagi lagi, Pemimpin Publik DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri serta bekas Wakil Kepala Negara, Jusuf Kalla, bertandang ke Amerika Serikat, buat memberi agunan jika investasi negara itu juga di Indonesia, masih berjalan, walau Susilo Bambang Yudhoyono, gak menjababat Kepala Negara.
Pada sebuah Pemilihan Umum Kepala Negara, (9) Juli 2014, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi (Joko Widodo), kader PDIP, berpasangan dgn bekas Wakil Kepala Negara, Jusuf Kalla, memenangkan pertempuran menantang Prasub serta Hatta Rajasa. Jokowi dilantik jadi Kepala Negara ke-7 Indonesia, pada sebuah dua puluh Agustus 2014.
Awalannya, situasi pemerintahan Kepala Negara Joko Widodo, berjalan normal, dlm makna gak ada riak di sana-sini. Walau demikian, Amerika Serikat, masih berusaha memengaruhi Indonesia, supaya saham sebagian besar masih dipegang negara itu juga.
Buat memberikan dampak Amerika Serikat di lingkungan Pemerintahan Kepala Negara Jokowi, dua tokoh oportunis yakni Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Setya Novanto serta Wakil Pemimpin DPR RI dari Partai Golkar, Fadli Zon, dari Fraksi Partai Gerindra, menjumpai Calon Kepala Negara Amerika Serikat, Donald John Trump di Amerika Serikat, Kamis, (3) September 2015.
Tetapi pemerintahan Kepala Negara Jokowi, berketepan meneruskan kemauan Kepala Negara Soekarno (tujuh belas Agustus 1945 – dua dua Juni 1966) serta Kepala Negara Megawati Soekarnoputri waktu jadi Kepala Negara Indonesia (2001 – 2004), supaya Indonesia selekasnya merampas 51 % saham PT Freeport Indonesia.
Sebab kebutuhan Amerika Serikat terganggu, membikin kondisi di dlm negeri jadi tidak diduga memanas. Kelompk radikal, jadi momok dimana saja. Tindakan teror selalu menghantui Bangsa Indonesia.
Puncaknya pada sebuah Jumat, (2) Desember 2016, juta-an org dari grup radikal mengadakan tindakan unjukrasa, menuding Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, lakukan penistaan pada Agama Islam.
Kudeta Tidak berhasil
Bnyk kelompok memandang, tindakan demonstrasi juta-an golongan fundamentalis di Jakarta, Jumat, (2) Desember 2016, gak makin dari langkah mulai kudeta pada Joko Widodo. Tetapi kenyataannya Kepala Negara Joko Widodo, sukses lakukan koalisi, dgn bertandang ke militer elit Polisi Republik Indonesia (Polri) serta Pasukan Nasional Indonesia (TNI).
Mendapatkan suport dari TNI serta Polri, Kepala Negara Joko Widodo berlaku makin berani serta tegas, dgn menerbitkan Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-undang (Perppu) Nomer (2) Tahun 2017, menjadi payung hukum menindak Dengan organisasi Massa (Ormas) radikal, serta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yg menampik Pancasila menjadi ideologi negara Indonesia, buat ditukar ideologi kekhilafahan, pada akhirnya betul-betul dibubarkan.
Sesudah Joko Widodo tidak berhasil dikudeta dgn lewat tindakan demonstrasi grup radikal di Jakarta, Jumat, (2) Desember 2016, karena gak direspons kelembagaan Pasukan Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Wakil Kepala Negara Amerika Serikat, Mike Pence, lakukan kunjungan pekerjaan pada Kepala Negara Joko Widodo di Jakarta, Jumat, dua puluh April 2017. Mike Pence menyakinkan Joko Widodo, jika Amerika Serikat, masih memberi dukungan pemerintahan Indonesia yg tengah berjalan.
Dlm perubahan setelah itu, Kepala Negara Jokowi masih bersikeras divestasi saham PT Freeport Indonesia (PT FI), mutlak direalisasikan, hingga Indonesia mesti kantongi saham sebagian besar, yaitu 51 %. Satu langkah yg begitu ditakuti Amerika Serikat.
Di Jakarta, Kamis, dua belas Juli 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Tubuh Usaha Punya Negera (BUMN), Rini Soemarno, Menteri Daya serta Sumberdaya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan serta Direktur Penting Inalum Budi Gunadi Sadikin bersama dengan CEO Freeport McMoRan Inc (FCX), Richard Adkerson baru menindaklanjuti persetujuan mengikat dgn tanda-tangani head of agrement (HoA) persetujuan pokok-pokok divestasi saham PTFI.
Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, dlm HoA direncanakan divestasi 51% saham PTFI dapat didapat pada sebuah akhir tahun 2018. Mengenai nilai transaksi divestasi saham itu telah terkunci sebesar US$3,85 miliar.
Mengenai rinciannya, harga 40% participating interest (PI) Rio Tinto sampai US$ (3),(5) miliar. Dan, harga (9),36% saham punya PT Indocopper sejumlah US$350 juta. Saham yg di jual semua dipunyai Freeport McMoRan. “Jadi belum (bisa divestasi 51%). Ini baru HoA serta ini mengikat,” kata Rini.
Pendapat Rini, divestasi 51% saham PTFI tinggal menanti proses finalisasi mengenai joint venture agreement. Sesudah itu juga jelas, Inalum serta-merta membayar akuisisi saham PT FI.
Kementerian ESDM dapat menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Spesial (IUP) yg menggugurkan status Kontrak Karya (KK) Freeport Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan, dgn penandatangan HoA, jadi sudah diraih persetujuan proses divestasi saham PT FI pada Inalum dgn Freeport McMoRan.
CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson mengamini. Persetujuan dlm HoA itu ialah sisi proses dari yg sangat mungkin Pemerintahan Indonesia mempunyai 51% saham PT Freeport Indonesia.
“Dalam persetujuan ini, beberapa golongan menyetujui kelangsungan operasi Freeport Indonesia sampai tahun 2041 dgn proses didetailkan,” tutur Richard Adkerson.
Tercapainya persetujuan ini, kata Adkerson, memperkuat kemitraan yg sudah tersambung pada Pemerintahan Indonesia serta Freeport McMoRan sebagai pemegang saham Freeport Indonesia.
Di masa yang akan datang dgn kepastian investasi serta operasi sampai tahun 2041, faedahnya serta-merta pada Pemerintahan Pusat serta daerah, dan dividen pada Inalum bisa melewati US$60 miliar.
Dengan kasat mata, susah lihat ada kolerasi pada golongan fundamentalis di Indonesia, Pemilihan Umum Kepala Negara tahun 2019 akan datang serta PT Freeport Indonesia.
Komentar Allan Nairm
Terkait dgn itu juga, baca interviu reporter kawakan Amerika Serikat, Allan Nairm, dgn satu diantara stasiun tv Amerika Serikat, pada sebuah pertengahan Februari 2017.
Pendapat Allan Nairm, grup radikal fundamentalis di Indonesia, adalah binaan Amerika Serikat, melalui PT Freeport Indonesia, misalnya Front Pembela Islam (FPI) serta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Grup radikal yg lalu berkolerasi dgn tindakan terorisme, setiap saat dapat digerakkan buat merongrong kewibawaan Pemerintahan Indonesia, dgn sumber permodalan PT Freeport Indonesia. Bahkan juga grup fundamentalis ditunjuk Allan Nairm sudah berkolusi dgn beberapa pelaku perwira tinggi TNI AD.
Buat membikin kalut kondisi keamanan pada di dlm negeri Indonesia, karena gak searah dgn kebutuhan Amerika Serikat, papar Allan Nairm, Kepala Negara Amerika Serikat, Donald John Trump, sudah tempatkan satu diantara pengacaranya bernama Carl Ichan, menjadi pejabat di PT Freeport Indonesia.
Demikian juga, walau telah berulang-kali dibantah Fadli Zon semenjak tahun 2004, Allan Nairm, masih bersikeras dlm wawancaranya di stasiun tv Amerika Serikat pertengahan Februari 2017, Wakil Pemimpin DPR RI, Fadli Zon, gak makin dari org binaan Amerika Serikat, buat dengan spesial merongrong kewibawaan Pemerintahan Kepala Negara Indonesia, Jokowi.
Tidak saja pada sebuah Pemilihan Umum Kepala Negara 2004, 2014, serta 2019 saja, Amerika Serikat mencampuri utusan dlm negeri Indonesia, buat jamin kebutuhan ekonominya. Tetapi semenjak pemerintahan Kepala Negara Soekarno, (1) Juli 1945 – dua dua Juni 1966.
Sebab menampik memberi izin tambang PT Freeport Indonesia pada Amerika Serikat, pada akhirnya Kepala Negara Soekarno didepak lewat operasi Central Intelijen Agency (CIA) Amerika Serikat, dgn meledakkan Pergerakan tiga puluh September (G30S) 1965 yg dengan sepihak lalu Partai Komunis Indonesia (PKI) ditunjuk menjadi dalangnya.
Di dlm disertasi John Roosa, 1998, diutarakan, G30S 1965, dapat dibuktikan merukan setingan CIA Amerika Serikat, lewat kudeta merangkak Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letjen TNI Soeharto. Soeharto jadi Kepala Negara Indonesia, periode (1) Juli 1966 – dua satu Mei 1998.
Mengantisipasi Kepala Negara Joko Widodo
Kepala Negara Jokowi, telah menghadapi beberapa hal terburuk, sesudah sukses mengganggu kebutuhan ekonomi Amerika Serikat, dgn merampas 51 % saham PT Freeport Indonesia di Kabupaten Timikia, Propinsi Papua Barat.
Buat mengeliminir kehadiran grup fundamentalis Islam, Kepala Negara Jokowi, mengambil kader Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin menjadi satu diantara Staf Kepresidenan, sesudah membubarkan HTI lewat Perppu Nomer (2) Tahun 2017.
Dlm perubahan paling akhir, Ali Mochtar Ngabalin, tetap jadi bemper Kepala Negara Jokowi, setiap saat hadir serangan politik dari kelompok oposisi serta golongan fundamentalis.
Buat merajut percakapan serta-merta dgn kebutuhan Kepala Negara Amerika Serikat di Indonesia, Kepala Negara Jokowi, merangkul Harry Tannoe menjadi partner usaha Kepala Negara Amerika Serikat, Donald John Trump di Indonesia.
Lewat Partai Indonesia (Parindo), Harry Tannoe sudah mengatakan dukugannya pada Kepala Negara Joko Widodo, buat lagi jadi Kepala Negara Indonesia pada sebuah Pemilihan Umum Kepala Negara tahun 2019. Bagaimanakah Cara Pendaftaran Pemilu 2019 di Amerika Los Angeles